Bahasa dan Kebangsaan

Indonesia dibangun atas pondasi kebahasaan. Tidak seperti bangsa lain yang membangun bangsanya dengan pendekatan ras, seperti politik apartheid di Afrika atau pendekatan agama seperti pendirian negara Pakistan. Sangat mustahil jika membangun Indonesia melalui pendekatan ras dan agama karena kemerdekaan Indonesia tak lepas dari jasa pahlawan dari berbagai suku bangsa dan agama. Inilah alasan mengapa memuliakan bahasa Indonesia adalah sebuah bentuk nasionalisme.

Bahasa Indonesia tidak meletakkan dasar kebangsaan. Namun, bahasa Indonesia merupakan sarana mendalamkan kesadaran nasional rakyat Indonesia. Kebangsaan Indonesia adalah kenyataan sosial, bukan sekadar label. Begitu pula dengan Indonesia sebagai bangsa yang bersatu karena pengalaman bersama dalam ketertindasan, ketidakadilan, dan penjajahan. Dalam pengalaman bersama inilah, muncul kesadaran harkat kemanusiaan bersama sebagai manusia Indonesia. Mengingat kebangsaan Indonesia bukan sesuatu yang alami, maka pembangunan bangsa (nation building) memerlukan pemeliharaan yang terus menerus. Begitu pun dengan bahasa. Tanpa pemeliharaan yang terus menerus, bahasa yang berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa ini tak dapat menjalankan fungsinya.

Bahasa Indonesia: Peran Pers Tionghoa dan Kaum Indo

Sejarah bukan sekadar cerita tentang masa lalu. Ia juga berkenaan dengan bagaimana masa lalu membentuk hari ini dan bagaimana hari ini membentuk pemahaman kita akan masa lalu. Indonesia dibangun atas elemen kebahasaan dan menjadi asal-usul sejarah pembangunan NKRI. Dapat dikatakan, bahasa juga memiliki muatan politis. Umumnya, sejarah nasionalisme dipandang sebagai antitesis kolonialisme sehingga apapun yang berbau kolonialisme dianggap berlawanan terhadap sejarah Indonesia asli. Padahal kolonialisme bagian dari sejarah kita. Menghapus puing-puing kolonialisme sama saja mengingkari keindonesiaan kita sendiri. Cara pandang dikotomis seperti ini membuat tersisihkannya sisi lain dari sejarah nasional, yaitu pertemuan antarbudaya dan produk yang dihasilkannya. Hal ini mencakup kelompok-kelompok yang berperan sebagai perantara Kelompok ini biasa disebut dengan orang Indo yang menghasilkan kebudayaan Indis. Niwandhono (2011:23) mendefinisikan Indis sebagai sebuah istilah yang biasanya dipergunakan untuk menyebut kelompok masyarakat pemukim Eropa yang di Kepulauan Indonesia yang telah mengalami pembauran (hibridisasi) baik secara biologis maupun sosio-kultural.

Dengan demikian, kajian Indis dalam perspektif kultural sebagai hibriditas yang dihasilkan oleh pertemuan kolonial merupakan pendekatan poskolonial dalam kajian budaya dan sejarah Indonesia. Pendekatan poskolonial memberikan pemahaman bahwa politik kolonial bermula dari aspek-aspek yang paling privat dari kehidupan. Keberadaan perkawinan hibrida telah mengaburkan batas-batas rasial dan menciptakan populasi yang dapat bertindak sebagai basis kuat bagi pemerintahan kolonial (Loomba, 2003 dalam Niwandhono, 2011:24).

Penindasan ekonomi-politik oleh kolonialisme-kapitalisme memang banyak menggerus sifat-sifat kemakmuran, kosmopolitan, religius, toleransi, dan kekeluargaan. Namun, kolonialisme-kapitalisme juga membawa kontradiksi-kontradiksi internal sendiri yang positif seperti humanisme, perikebangsaan, demokrasi, dan keadilan yang dapat memperkuat karakter keindonesiaan. Persenyawaan karakter asal dengan visi emansipasi baru itu diidealisasikan oleh pendiri bangsa sebagai sumber jati diri dan pandangan hidup bersama (Latif, 2011:4). Benih kebangsaan dan nasionalisme Indonesia merupakan konsekuensi dari politik etis yang membuka pendidikan untuk umum. Generasi muda pada awal abad ke-20 yang sempat mengenyam pendidikan tinggi mulai mengenal dan menghargai etika pasca-Revolusi Perancis Barat: hak untuk menentukan nasibnya sendiri, nasionalisme, sosialisme. Mereka mengetahuinya dari Belanda di mana cita-cita itu diyakini, namun tidak diterapkan pada wilayah kolonial mereka di Hindia Belanda. Kontradiksi ini mempertajam kesadaran generasi muda “maju” Indonesia itu akan ketidakwajaran keadaan kolonialisme dan menyalakan api kebangsaan Indonesia dalam hati para pemuda (Frans Magnis-Suseno, 2011:xxiv).

Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di Nusantara selama ribuan tahun. Dipilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu tidak hanya dilandasi dengan semangat persatuan tetapi juga kualitas bahasa itu sendiri. Kualitas bahasa Melayu memungkinkan digunakan dalam berbagai kesempatan baik lisan maupun tulisan. Bahasa yang digunakan dalam pers menunjukkan bahwa bahasa tersebut mampu berfungsi sebagai bahasa tulisan, selain pembacanya yang banyak dan tersebar. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pers prakemerdekaan karena bahasa lain dipandang kurang efektif sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan ideologi. Dari sini terlihat jelas bahwa penyebaran informasi dan ideologi merupakan tujuan utama didirikannya pers. Kemampuan tersebut turut memperkuat keberadaannya sebagai bahasa yang mapan. Dibandingkan dengan bahasa Belanda yang hanya diketahui oleh segelintir orang, bahasa Melayu jelas lebih efektif dalam komunikasi pers. Di samping itu keterampilan berbahasa Melayu disebabkan oleh semakin meluasnya jaringan pendidikan formal di Hindia Belanda. Terlebih setelah pendudukan Jepang, bahasa Melayu semakin kuat eksistensinya.

Pada masa pendudukan Jepang, sekolah-sekolah publik direorganisasi. Bahasa Belanda tak lagi diperbolehkan digunakan sebagai bahasa pengantar. Mau tak mau bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah mengingat untuk menguasai bahasa Jepang dibutuhkan waktu yang panjang (Latif, 2014:79). Mrázek (1994:229) dalam Latif (2014:79) juga menambahkan efek paling merusak dari rezim pendidikan baru pada level perguruan tinggi. Mahasiswa merupakan segmen masyarakat yang paling terbaratkan dan berbahasa Belanda. Hanya ada dua pilihan, berbahasa Jepang atau berbahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pengajaran. Mengingat hampir seluruh buku teks perguruan tinggi menggunakan bahasa Belanda, pelarangan bahasa Belanda membuat para mahasiswa terasing dari literatur yang tersedia.

Kebijakan pemerintah Jepang ini membuat bahasa Indonesia semakin tersebar ke seluruh pelosok negeri. Penguasaan bahasa Indonesia oleh non-Melayu menghasilkan variasi dan ragam bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh bahasa daerah.

Sebagai sarana penyebarluasan informasi terutama yang menyangkut bidang perdagangan dan kriminalitas, bahasa Melayu harus dikembangkan dari dua sumber, yaitu bahasa Melayu yang terdapat dalam kitab klasik yang ditata dan dikembangkan di sekolah formal dan bahasa Melayu pasar yang digunakan sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Melayu klasik inilah yang dinamakan sebagai ragam bahasa (dialek) Melayu Tinggi dan bahasa Melayu pasar dinamakan sebagai ragam bahasa (dialek) Melayu Rendah. Bahasa Melayu Rendah ini juga disebut sebagai bahasa Melayu Cina mengingat pers banyak dikembangkan oleh mereka. Sedangkan orang Belanda mengembangkan bahasa Melayu sendiri dengan menggunakan ejaan van Ophuisjen. Motif keduanya pun berbeda. Orang Tionghoa mengembangkan pers dengan motif ekonomi sedangkan orang Belanda bemotif politik. Ragam bahasa Melayu yang dikembangkan pada masa itu memang dekat dengan bahasa lisan. Namun, apapun motifnya, tujuannya sama: penyebaran, bukan kesenian.

Pembinaan Bahasa: Wujud Nasionalisme dan Pelestarian Bahasa Indonesia

Pembinaan bahasa (language planning) pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan komunikasi bersama di masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural memiliki multi bahasa sesuai dengan etnis dan suku bangsa yang menyusun masyarakat tersebut. Pembinaan bahasa terbagi menjadi dua, yaitu pembinaan korpus (corpus planning) dan pemilihan bahasa (status planning) (Wiley, 1996:108).

Upaya Belanda mengangkat bahasa Melayu Riau (Riouw Maleisch) sebagai bahasa nasional di Hindia Belanda adalah bentuk pembinaan bahasa. Pembinaan bahasa ini menurut Cooper (1989:32) dalam Wiley (1996:108) adalah pemilihan bahasa di antara bahasa-bahasa yang ada sebagai bahasa resmi (status planning). Di sini dapat dikatakan pemilihan bahasa secara formal merupakan sebuah bentuk kontrol sosial. Bahasa Melayu Riau yang diangkat ini bukan berasal dari bahasa yang hidup di masyarakat Riau, melainkan bahasa yang berasal dari naskah-naskah setempat. Tak heran bahasa ini kaku dan baru luwes setelah mendapat pengaruh dari pegawai Balai Pustaka yang bersuku Minang. Melalui Balai Pustaka, Belanda mengembangkan bahasa Melayu Tinggi dan mengawasi bahasa Melayu yang dekat dengan masyarakat guna mengekang dan menyingkirkan penulis yang beraspirasi ingin merdeka. Penulis-penulis tersebut diantaranya Marco Kartodikromo, Semaoen, Tirto Adhi Soerjo, Njoo Cheong Seng, dan penulis Indo H. Kommer (Tempo, 2 September 2013). Belanda tak memberikan alasan pasti mengapa bahasa Melayu Riau yang dipilih sebagai bahasa nasional, namun Kleden (1987:xxiv-xxv) memberikan argumentasinya mengenai hal ini. Penerapan budaya lokal yang tidak dominan, seperti bahasa Melayu Riau, dipandang tidak akan menimbulkan penolakan (resistensi) karena bahaya dominasi oleh kebudayaan kecil dianggap tidak signifikan. Lain halnya jika yang diangkat sebagai bahasa nasional adalah bahasa Jawa atau Sunda, ia berpotensi mematikan kebudayaan kecil lainnya sehingga dikhawatirkan menimbulkan penolakan.

Belanda tidak memiliki misi pembudayaan dan tidak memiliki anggaran khusus untuk pendidikan bahasa. Tidak seperti bangsa lain yang diwajibkan menguasai bahasa penjajahnya. Hanya orang-orang elit saja yang bisa berbahasa Belanda sebagai konsekuensi politik etis yang sebenarnya hanya diberikan pada golongan bangsawan. Hindia Belanda saat itu sudah memiliki bahasa pengantar sehingga pewajiban berbahasa Belanda dianggap pemborosan. Ini jelas mempermudah bahasa Indonesia untuk diterima sebagai bahasa nasional.

Lagi-lagi Belanda tak bisa dilupakan dalam pembakuan bahasa Melayu, cikal bakal bahasa nasional Indonesia. Sejarah mengenai nasionalisme adalah sejarah intelektual sementara pers merupakan ruang wacana publik yang memungkinkan siapapun untuk merefleksikan pemikirannya. Sejak tahun 1880-an terjadi perkembangan yang cukup penting dalam dinamika masyarakat Indo, yakni pelibatan jurnalistik dalam perkembangan kesadaran identitas Indis. Kelompok jurnalis ini membentuk inti dari golongan elit Indis yang kemudian muncul dengan gerakan-gerakan bagi emansipasi kelompok Indo-Eropa (Ulbe Bosma, 2004 dalam Niwandhono, 2011:25-6). Melalui surat kabar dan karya sastra, kaum Indo menggunakannya sebagai medium untuk membentuk kesadaran publik akan nasionalisme. Mereka memberikan warna berbeda pada bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia yang membedakannya dengan bahasa Melayu meskipun serumpun.

Bahasa Indonesia dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Penyisipan bahasa asing terutama bahasa Inggris ke dalam obrolan semakin sering terjadi sejak pesatnya perkembangan teknologi. Di sini negara yang teknologinya maju menguasai penuh penggunaan bahasa. Ini bukti bahwa imperialisme bahasa (linguistic imperialism) masih berlaku karena perkembangan bahasa kalah cepat dengan perkembangan teknologi. Sayangnya, penguasa teknologi secara tak langsung juga turut menjajah mental konsumen teknologi. Mengingat kita mengadopsi teknologi dari negara maju, kita turut mengadopsi bahasa mereka demi keluwesan terhadap iptek. Walaupun tak bisa dipungkiri bahwa penyerapan bahasa asing turut memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Akhirnya, penyisipan tak hanya demi kebutuhan, tetapi juga gengsi. Jika yang terjadi karena gengsi, lambat laun identitas berbahasa satu bahasa Indonesia akan terkikis. Inilah yang ditakutkan oleh pemerintah kita sampai-sampai pemerintah membentuk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB), mengadakan Bulan Bahasa dan Sastra tiap bulan Oktober, hingga menambah jam pelajaran bahasa Indonesia di kurikulum pendidikan.

Aitchison (2013) memberikan teori mengenai kematian sebuah bahasa. Kematian bahasa dapat terjadi melalui dua hal, yaitu bunuh diri bahasa (language suicide) dan pembunuhan bahasa (language murder). Pertama, bunuh diri bahasa (language suicide) terjadi ketika sebuah bahasa tidak memiliki padanan kata yang tepat yang mana penuturnya menggunakan kosakata bahasa yang secara sosial lebih dominan. Seperti kata gadget. Kita menyerap langsung tanpa penyesuaian kata ini dari bahasa sumber (baca: bahasa Inggris) ke dalam bahasa target (baca: bahasa Indonesia) karena kita belum menemukan padanan kata dalam bahasa Indonesia yang tepat untuk itu. Inilah bukti bahwa daya ikat leksikal bahasa Indonesia masih rendah. Namun, dengan terbukanya bahasa Indonesia terhadap pengaruh dari luar memungkinkan bahasa Indonesia untuk berkembang dan menyesuaikan diri dengan iptek. Kedua, pembunuhan bahasa (language murder) terjadi ketika sebuah bahasa “dikepres” dan tidak digunakan lagi. Ini adalah fenomena sosial yang lazim terjadi pada pernikahan antarsuku bangsa yang mana penggunaan suatu bahasa diabaikan karena tidak dibutuhkan di komunitas itu.

Berbicara mengenai peran bahasa Indonesia terhadap ilmu pengetahuan, berarti berbicara mengenai pembinaan bahasa Indonesia. Kridalaksana (1974:10) memberikan pemikirannya bahwa berbahasa yang baik itu berarti berpikir dengan jernih dan berkomunikasi dengan efisien. Inilah tujuan pembinaan bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa Indonesia lebih dari sekadar penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah. Pemahaman sempit ini menghalangi pandangan bahasa secara historis dan sosial sehingga pemahaman ini tertinggal dengan perkembangan bahasa padahal di sinilah letak permasalahan bahasa Indonesia dalam menerima pengaruh dan masukan dari luar.

Pembinaan bahasa secara terencana disebut standardisasi bahasa. Tujuannya adalah menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat daya ungkap bahasa Indonesia guna memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa ilmu pengetahuan. Ada tiga bidang yang mendapat perhatian khusus dalam pembakuan, yaitu tata bahasa, peristilahan, dan ejaan. Bidang inilah yang disebut Cooper (1989:31) dalam Wiley (1996:108) sebagai pembinaan korpus (corpus planning). Dari tiga bidang tersebut, ejaan mendapat prioritas yang paling utama karena sistem ejaan adalah landasan bagi standardisasi bahasa dan tata bahasa yang berfungsi sebagai penyaring masuknya pengaruh baru dalam bahasa (Kridalaksana, 1974:11). Standardisasi bahasa inilah yang biasa disebut dengan pembakuan bahasa. Ada sedikit perbedaan dalam kata “standar” dan “baku.” Kata “standar” dapat digunakan sebagai kata benda dan kata sifat, sedangkan kata “baku” merupakan kata sifat saja.

Menurut Minto Rahayu (2007:21-22) ada tiga ciri utama bahasa baku, yaitu kemantapan dinamis, kecerdasan, dan keseragaman kaidah. Kemantapan dinamis membutuhkan kaidah bahasa yang stabil namun cukup dinamis (luwes) untuk menerima perubahan di bidang peristilahan dan ilmu pengetahuan. Proses pencerdasan bahasa diwujudkan dalam bentuk penalaran yang logis dan sistematis agar dapat menjadi medium penyampai ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Seberapa jauh keberhasilan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam melakukan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan, serta menginternasionalkan bahasa Indonesia? Semua bergantung pada kita sebagai penutur bahasa Indonesia. Mampukah kita membudayakan bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan?

Daftar Pustaka:

Aitchison, Jean. 2013. Language Change: Progress or Decay? Fourth Edition: Cambridge: Cambridge University Press.

Arifah. (2013, November). Bahasa dan Nasionalisme. Majalah Dikbud, 06, 05.

Arifah. (2013, November). Banggalah dengan Bahasa Indonesia. Majalah Dikbud, 06, 15.

Kleden, Ignas. 1987. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan. Jakarta: LP3ES.

Kridalaksana, Harimurti. 1974. Fungsi Bahasa & Sikap Bahasa. Flores: Nusa Indah.

Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia.

Latif, Yudi. 2014. Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan. Bandung: Mizan.

Magnis-Suseno, Frans. 2011. “Tambang Emas bagi yang Ingin Mengerti Indonesia” prolog untuk Yudi Latif. Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia.

Maryani, Yeyen. (2013, November). Bahasa Indonesia dan Identitas Bangsa. Majalah Dikbud, 06, 06-07.

Niwandhono, Pradipto. 2011. Yang Ter(di)lupakan: Kaum Indo dan Benih Nasionalisme Indonesia. Yogyakarta: Djaman Baroe.

Rahayu, Minto. 2007. Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Jakarta: Gramedia.

Wibisono, Joss. 2013. “Bahasa Nasional”. Tempo, 29 Juli.

Wibisono, Joss. 2013. “Melajoe Belanda”. Tempo, 2 September.

Wiley, Terrence G. 1996. “Language Planning and Policy” dalam Sandra Lee McKay dan Nancy H. Hornberger (ed). Sociolinguistics and Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

 

“Esai ini mendapat penghargaan sebagai karya terbaik ke-5 dalam lomba menulis esai Festival Sastra “Merakyat dengan Sastra dalam Warna-Warni Nusantara” 2016, Universitas Gajah Mada.”