Literasi dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik Sebagai Proses Demokratisasi

Literasi Demi Kesetaraan Gender

Literasi diartikan sebagai keberaksaraan di mana literasi linguistik menjadi bahasan utama selain literasi fungsional dan budaya. Rangkaian kata, bilangan angka, setumpuk simbol. Semua itu ada di setiap tarikan napas kehidupan kita. Literasi lebih merupakan cara berpikir dan melihat dunia.

Makna literasi yang dirumuskan oleh UNESCO sebagai kunci peningkatan kapasitas seseorang dan memberikan banyak manfaat sosial, diantaranya cara berpikir kritis, partisipasi politik, dan peningkatan kualitas kehidupan, terutama ekonomi (Irkham, Agus M & Gol A Gong, 2012:viii). Singkat kata, iterasi tak hanya bicara mengenai aksara tetapi juga isu perubahan sosial.

Apalah artinya ruang publik tanpa kebebasan berpendapat yang mengisinya, baik dalam bentuk wicara maupun tulisan. Untuk itulah Irigaray (2005) dalam Haryatmoko (2010:149) mengundang kaum perempuan untuk menulis kalau mau membuka zaman baru yaitu zaman kesetaraan. Menulis sama dengan membangun sebuah korpus dan sebuah sandi makna yang dapat diingat, disebarluaskan, dan berkesempatan tercatat dalam sejarah. Menulis dapat digunakan untuk mengungkapkan diri dan berkomunikasi dalam keadaan ketika tidak berhak untuk berbicara.

Ruang Publik, Pers, dan Budaya Patriarki

Ruang publik merupakan pra-syarat yang harus dimiliki dan dikembangkan karena memainkan peran yang vital dalam penguatan demokrasi. Beragamnya definisi ruang publik membuat upaya pendefinisian ruang publik sebagai konstruksi sosial memuat kepentingan, konteks, dan ilmu yang sedang diartikulasikan. Bagi Lofland (2007:372), pengkaji dan aktivis media menganggap ruang publik sebagai perusahaan penyiaran yang disponsori oleh pemerintah. Adapun dalam kesadaran feminis, ruang publik adalah arena sosial tempat aneka hukum, kontrak, dan persetujuan yang mengekslusi wanita dibuat (dikutip oleh Galih Prasetyo, 2012:170).

Pers mampu menjadi jembatan antara yang publik dengan yang privat karena ia berperan sebagai wadah yang mengartikulasikan secara publik emosi individu. Galih (2012:177) mengutip pandangan Dryzek (2000:v) bahwa ruang publik ditempatkan sebagai elemen dari bangunan teoretis yang komprehensif tentang demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif merupakan varian demokrasi yang memfokuskan dirinya pada isu legitimasi politik. Parkinson (2006: 4) pun menguatkan dengan pernyataannya bahwa suatu keputusan bersifat legitim apabila keputusan tersebut memperoleh persetujuan rasional melalui partisipasi di dalam pertimbangan mendalam (deliberation) yang otentik oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap keputusan tersebut.

Pada Habermas, arena untuk berpartisipasi di dalam deliberasi tersebut adalah ruang publik. Ruang publik tak lagi dimaknai sebagai ruang yang sifatnya tunggal, homogen, dan mencari kebulatan suara. Ruang publik seperti ini cocok dengan kondisi empiris masyarakat modern kontemporer yang semakin kompleks dan plural. Setiap komunitas dan kelompok dapat membentuk ruang publiknya sendiri (Galih, 2012:177-8). Termasuk komunitas feminis yang bergerak di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Harapan diletakkan pada media untuk menjadi pelopor budaya yang berkualitas. Harapan ini semakin mendesak untuk diwujudkan ketika akses wacana kepemimpinan perempuan ke media tergantung pada budaya yang menghormati ruang publik itu. Membuka akses yang lebih luas ke ruang publik bagi wacana kepemimpinan perempuan berarti mempercepat kematangan dan perluasan partisipasi politik yang berkualitas. Semakin terbukanya ruang publik menjadi bagian dari tanggung jawab media karena budaya yang berkualitas dilandaskan pada kepedulian akan penerimaan pluralitas (Haryatmoko, 2010:151). Sayangnya, aspirasi ini harus berbenturan dengan pragmatisme ekonomi untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan logika waktu pendek.

Jurnalisme Populis: Peran Media Massa dalam Komunikasi Politik Untuk Kesetaraan Gender

Prinsip komunikasi politik yang etis merupakan bangkitnya fungsi pers sebagai wadah pendidikan bagi khalayak pembacanya dalam hal berbangsa dan bernegara. Komunikasi politik dari atas ke bawah  memberi jarak antara pemerintah dan rakyat sehingga lahirlah jurnalisme populis. Haryatmoko (2010:160) berpendapat bahwa jurnalisme populis ini mengimbangi penurunan peran ideologi yang meninggalkan semacam jurang legitimasi dan semakin dipacu karena berkembangnya marketing politik sebagai pelengkap strategi politik serta melemahnya pengaruh elite politik di mata masyarakat. Komunikator yang ingin memberi informasi atau menari perhatian audience harus menyesuaikan dengan jurnalisme populis ini, artinya pada apa yang menarik masyarakat, yang menyentuh kehidupan mereka dan mudah diakses. Maka jurnalisme yang berusaha mengangkat kepemimpinan perempuan harus mengelaborasi presentasinya agar semakin peduli dengan komentar warga biasa, pandangan orang di jalan, talk-show yang disertai dialog interaktif lewat telepon, konfrontasi langsung dengan wakil partai, dan pertemuan-pertemuan di tempat terbuka.

Jurnalisme populis ini merakyat dan dapat menghidupkan komunikasi politik. Dengan begini, konsep ruang publik menjadi konkrit karena tersedia ruang di mana masyarakat bisa berdiskusi. Partisipasi politik masyarakat menjadi nyata karena memungkinkan diskusi publik terhadap kebijakan pemerintah. Komunikasi politik bukan lagi dari atas ke bawah melainkan sebaliknya dan kebijakan dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Di sinilah peran media massa dalam membentuk ruang partisipasi politik. Media massa sudah tidak lagi mengontrol politik tetapi menciptakan dan membentuk ruang inklusif di mana politik bisa dijangkau oleh kalangan rakyat jelata.

Sesuai dengan salah satu fungsi pers yaitu pendidikan, media massa berperan menyebarkan nilai pembebasan dan kesetaraan sehingga banyak perempuan sadar akan haknya. Dengan demikian, media massa pun bisa memberikan citra perempuan, konsepsi dan aspirasi kepemimpinan perempuan. Begitu pula sebaliknya. Seperti kata Haryatmoko (2010:151), media massa membentuk, memberi fokus, dan mempercepat opini publik. Harapan akan kepemimpinan perempuan demi terciptanya kesetaraan tentu lebih mengarah ke menciptakan citra, bukan menghancurkan citra.

Dalam jangka panjang, popularitas lebih dari sekadar pencitraan, tetapi masalah persetujuan masyarakat terhadap kebijakan publik. Komunikasi politik melibatkan masyarakat sehingga lemahnya komunikasi politik membuat pencapaian pemerintah kurang mendapat sambutan dari masyarakat.

Untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam politik, perlu diadakan perekrutan caleg perempuan oleh partai. Perekrutan caleg perempuan diukur berdasarkan keaktifan di partai dan rekam jejak prestasi selama memperjuangkan aspirasi politik masyarakat. Selama ini keterwakilan politik perempuan dalam parlemen terpilih karena kekerabatan sehingga perjuangan kesetaraan gender terjebak dalam politik dinasti. Akibatnya apa yang mereka suarakan bukan demi pemberdayaan perempuan, melainkan pelanggengan narasi politik patriarki yang bias gender. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap politikus dapat menjadi celah yang bisa diambil oleh kepemimpinan perempuan. Agar kebijakan negara dapat diisi dengan pikiran politik berbasis gender, perempuan bisa memanfaatkan komunikasi politik guna memperluas partisipasi politik dan persetujuan kebijakan publik yang meningkatkan kualitas keputusan politik. Inilah makna sejati demokrasi yang tidak jenuh mengejar keadilan dan kebebasan.

Daftar Pustaka:

Galih Prasetyo, Antonius. November 2012. Menuju Demokrasi Rasional: Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Volume 16, Nomor 2, Hlm 169-185.

Gong, Gol A & Agus M. Irkham. 2012. Gempa Literasi. Jakarta: KPG.

Haryatmoko. 2010. Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi. Jakarta: Gramedia.