Bahasa, Kekuasaan, dan Ideologi

Ideologi selalu berdampingan dengan kekuasaan. Bagaimana bahasa mempengaruhi persepsi dan siapa yang berhak membuat keputusan tentang penggunaan bahasa yang patut sangat berkenaan dengan kekuasaan. Mengingat kekuasaan seringkali ditunjukkan dan digunakan melalui bahasa, bahasa seringkali digunakan untuk kepentingan politik.

Seperti halnya dengan kisah perjalanan Colombus yang katanya “menemukan” benua Amerika, padahal di benua Amerika sudah ada rakyat Indian. Orang Indian tidak dianggap ada. Tentunya kata “menemukan” akan menghasilkan makna berbeda yang bersudut pandang eurocentric. Di sini kata “menemukan” ditanamkan ke pikiran kita oleh kelompok dominan sebagai bentuk kebenaran. Sementara menurut pandangan kelompok yang non-dominan, kata yang tepat adalah: Colombus “tersesat” di benua Amerika. Hal seperti ini kita terima begitu saja di pelajaran sekolah tanpa pemikiran kritis sehingga kita buta oleh penjajahan orang kulit Putih di Amerika terhadap suku Indian.

Siapa kelompok dominan yang mempopulerkan istilah tersebut? Mereka yang ada di pusaran kekuasaan, baik itu politik, hukum, maupun media massa. Dominasi terhadap minoritas yang kekuasaannya kecil dan kurang memiliki akses ke media akan menganggap wacana tersebut wajar. Dominasi simbolis inilah yang tak terasa bahkan diterima begitu saja sebagai hal yang normal. Hal ini dapat juga ditemukan pada berita. Bagaimana berita memberitakan suatu hal berdasarkan sudut pandang tertentu.

Bahasa menentukan pola pikir dan menggambarkan persepsi kita. Karenanya, bahasa menghasilkan banyak makna. Pilihan kata dapat mempengaruhi persepsi terhadap orang dan diri sendiri. Dengan demikian, bahasa menyimpan ideologi. Untuk itu ada istilah political correctness atau socially acceptable yang merujuk pada kata halus. Cameron (1995)[1] mengatakan istilah political correctness pertama kali digunakan secara harfiah (correctnes = ketepatan) untuk menyebut tindakan yang disetujui oleh penutur yang menggunakan istilah itu.

Misalnya, orang cacat kita berikan istilah berkebutuhan khusus. Selain agar mereka tidak tersinggung, pemilihan kata tersebut membuat pendengar mempunyai persepsi berbeda mengenai orang cacat. Orang “cacat” mempersepsikan mereka sebagai orang yang tergantung dan tak berdaya. Dampaknya, mereka seolah tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat normal yang mempunyai kesempatan dan hak yang sama. Sementara orang “berkebutuhan khusus” mempersepsikan mereka yang memang butuh fasilitas lebih dari yang lain. Secara tidak langsung, ini akan mempengaruhi kebijakan dalam perancangan transportasi dan pelayanan publik.

Pentingnya Literasi Media Sebagai Keterampilan Hidup di Era Digital

Salah satu hal yang menghambat berpikir kritis adalah berpikir teknofil. Teknofilia adalah kegandrungan terhadap teknologi. Jika ditambah dengan “isme” berarti “ideologi” atau “aliran berpikir”. Dengan demikian, teknofilisme adalah aliran atau pola pikir yang memutlakkan teknologi.[2] Dampak buruk media sosial ini menurut Erich Fromm membangkitkan nekrofilia, yaitu upaya mematikan orang lain. Dan gaya berpikir yang memutlakkan teknologi melemahkan kecermatan, keakuratan, dan sikap selektif terhadap informasi. Singkatnya, ketika teknologi diagungkan, pikiran kritis menjadi hilang.[3]

Era digital dan era informasi sangat terkait. Semakin majunya era digital dan komunikasi, semakin membludaknya informasi yang tersedia. Konsumsi utama di era digital adalah informasi. Dengan beragamnya informasi yang berhamburan, kebenaran bukan menjadi hakikat komunikasi. Hampir tak ada beda antara orang berilmu dengan orang bodoh, ahli dengan amatir, pakar dengan newbie. Sebuah ironi ketika kemerdekaan informasi harus dibentengi juga dengan filter informasi. Apakah semua informasi yang ada di Internet sudah pasti benar?

Era digital dan era informasi sangat terkait. Semakin majunya era digital dan komunikasi, semakin membludaknya informasi yang tersedia. Dengan beragamnya informasi yang berhamburan, kebenaran bukan menjadi hakikat komunikasi sehingga harus dibentengi dengan filter informasi. Terlebih dengan adanya media sosial yang memungkinkan semua orang bisa mempublikasikan apapun termasuk hoaks. Apakah semua informasi yang ada di Internet sudah pasti benar?

Tak cukup dengan what, who, where, which, when, dan who yang dikenal dengan formula 5W + H, masyarakat harus lebih kritis dengan 5R, yaitu read, research, reliabilitly, reflecting, and (w)rite. Membaca (read) membuka cakrawala mengenai suatu masalah dan hanya dengan membaca kita bisa melakukan riset (research). Dengan demikian, informasi bisa kita verifikasi kebenarannya (reliability). Pada gilirannya kita dapat melakukan refleksi (reflection) sehingga kita bisa melihat sesuatu dari berbagai sudut, bukan seperti memakai kacamata kuda. Setelah itu, kita tuangkan apa yang kita pelajari ke dalam tulisan (writing).

Budaya lisan sangat berpengaruh terhadap penyebaran hoaks. Tradisi diskusi masih kalah dengan tradisi ngobrol dalam kebudayaan kita. Ketika diskusi, kita mengerjakan suatu gagasan. Sedangkan ketika ngobrol, kita hanya bermain-main dengan gagasan. Dalam obrolan, gagasan mudah dilupakan karena tak diorganisasi menjadi kerangka yang lebih mantap. Tentunya dalam mengorganisasi pikiran, menulis adalah cara yang paling tepat.

Mengapa hoaks mudah dipercaya?

  1. Keterbatasan informasi

Minimnya informasi yang kredibel membuat orang mudah mempercayai hoaks. Untuk itu, diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan riset dan verifikasi.

  1. Tingkat popularitas informasi

The most basic form of mind control is repetition. Hal yang dikemukakan berulang-ulang akan terasa lebih benar dan dianggap bermakna baik. Dengan pengulangan informasi, kata tak bermakna menjadi familiar dan biasa. Di sinilah dilema antara belajar dan berpikir kritis. Kita merasa sudah belajar padahal tidak. Proses belajar kita hari ini dilakukan dengan menghapal, sehingga kita tak mampu memecahkan persoalan dan mengaplikasikan ilmu ke dunia nyata. Oleh karena itu perlu diajarkan ilmu logika di sekolah agar tidak terjadi kerancuan logika (logical fallacy). Inilah cara terbaik membedakan hoaks dan fakta. Pengulangan, hapalan adalah kegiatan yang identik dengan sikap patuh. Pada akhirnya, apa yang kita anggap benar hanyalah sebuah ilusi.

  1. Pola pikir kemudahan pemahaman (cognitive ease)

Masih berkaitan dengan tingkat popularitas informasi, hal-hal yang dianggap benar umumnya familiar dan lebih mudah dipahami. Ini terjadi akibat mekanisme yang disebut kemudahan pemahaman (cognitive ease). Kemudahan pemahaman mengukur seberapa keras otak kita bekerja dan ini bisa direkayasa melalui pengulangan informasi.

  1. Bias konfirmasi (confirmation bias)

Jika hoaks berkaitan dengan hal yang sudah biasa dipercaya, maka hoaks lebih mudah diterima. Misal informasi tentang ajaran agama namun informasi tersebut mengandung opini dan penafsiran yang memerlukan telaah lebih dalam.

Gracia, dkk (2013:111)[4] mengemukakan lima elemen dasar dalam literasi media, diantaranya: 1) pengakuan konstruksi media sebagai proses sosial; 2) analisa hermeneutika yang mengeksplorasi bahasa, genre, kode, dan konvensi teks; 3) eksplorasi peran pemirsa dalam negosiasi makna; 4) mempermasalahkan proses representasi untuk membongkar isu kekuatan, ideologi, dan kenikmatan; dan 5) pengujian institusi dan ekonomi politik yang menyusun media industri sebagai bisnis.

Pendidikan literasi media bergantung pada pembimbingan peserta didik untuk mengeksplorasi ideologi yang tersembunyi dan hubungan antara kekuatan dan informasi. Pendekatan ini termasuk pendidikan demokratis yang mana pendidik dan peserta didik mempelajari struktur kekuatan sementara mereka mendobrak mitos bahwa pendidikan seharusnya apolitis. Peserta didik diajak secara langsung untuk meneliti pesan yang disampaikan oleh media massa yang berkenaan dengan seksisme, rasisme, dan sebagainya sehari-hari. Ini sangat berkaitan dengan pemikiran Freire (1999)[5] mengenai praksis yang mengaitkan kata dengan aksi. Literasi media memberdayakan peserta didik untuk melihat bagaimana suatu berita diberitakan dan menciptakan pesan mereka sendiri. Ini adalah pendidikan yang mengajarkan bagaimana cara berpikir kritis (critical thinking). Inilah makna pendidikan yang bertujuan memberdayakan. Tentunya pendidikan yang memberdayakan harus operasional dengan kehidupan sehari-hari.

[1] Wareing, Shân. 2007. Apa Bahasa Itu dan Apa Peranannya? dalam Linda Thomas dan Shân Wareing (ed) “Bahasa, Masyarakat & Kekuasaan” (Terjemahan Sunoto, dkk). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 21-2.

[2] Sihotang, Kasdin. 2018. Berpikir Kritis: Kecakapan Hidup di Era Digital. Yogyakarta: Kanisius. Hlm 28.

[3] Ibid. Hlm 29-31.

[4] Garcia, Antero, Robyn Seglem, dan Jeff Share. 2013. Transforming Teaching and Learning Through Critical Media Literacy Pedagogy. Jurnal LEARNing Landscapes Vol. 6, No. 2, Hlm 108.

[5] Freire, Paulo. 1999. Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumber gambar: https://pixabay.com/en/media-literacy-laptop-notebook-2202670/