Politik yang baik adalah pemerintah yang baik. – Richard J. Daley

Indeks Pembangunan Manusia diukur dari tiga hal, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. IPM tentu lebih akurat dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan pembangunan karena tak hanya mengukur pendapatan bruto nasional (PNB)/gross domestic product (GDP). Menurut laporan UNDP[1] pada 2017, IPM Indonesia berada pada peringkat 113 dari 188 negara dengan skor 0,689. Namun, menurun tajam menjadi 0,563 jika kesenjangan diperhitungkan.

Berdasarkan perspektif ekonomi, masalah mendasar korupsi adalah ketidaksetaraan (inequality) dan ketidakadilan yang semakin memperlebar kesenjangan ekonomi. Kemiskinan berawal dari salah kelola negara terhadap harta. Tentunya ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan mismanajemen sehingga membuat negara menjadi terhambat kemajuannya.

Salah satu indikator tingginya korupsi adalah rendahnya GDP (di bawah 400 dollar setahun) dan banyaknya masyarakat miskin (60%), dengan penghasilan kurang dari 2 dollar sehari.[2]

Korupsi politik merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memanipulasi kebijakan, lembaga, dan aturan atau prosedur terkait dengan alokasi sumber daya dan pembiayaan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan demi terus mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaannya.[3] Sistem politik berperan besar mengondisikan perilaku orang perseorangan. Dalam kasus korupsi di Indonesia, korupsi bukan hanya dikondisikan oleh sistem politik, tetapi sudah mengakar secara struktural.

Indriati[4] mengategorikan korupsi sebagai kasus yang bersifat insidental dan sistemik. Adapun menurut skalanya, korupsi dapat pula berupa korupsi besar (grand corruption), korupsi kecil (petty corruption), dan korupsi politik (political corruption).

Sejarah BPK

BPK didirikan pada 1 Januari 1947 di Magelang. Saat ini BPK berkantor pusat di Jl. Gatot Subroto Jakarta, telah memiliki 34 perwakilan di setiap provinsi, 1 badan diklat pemeriksaan keuangan negara, 3 balai diklat, dan 1 museum.

Kehadiran BPK sudah menjadi hal wajib bagi suatu negara bagi Bapak Pendiri Bangsa, oleh karena itu BPK mempunyai legitimasi dalam UUD 1945 Pasal 23E ayat (1): “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksaan Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.”

Visi: “Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.”

Misi:

  • memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri
  • melaksanakan tata kelola organisasi berintegritas, independen, dan profesional
Harta Negara: Sebuah Definisi

Harta negara atau keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

BUMN dan BUMD termasuk harta negara karena seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan UU Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 5 dan 6. Dalam Pasal 2 Ayat G, keuangan negara termasuk kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Lalu, apa yang dimaksudkan dengan pengelolaan keuangan negara?

Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Apakah korupsi bisa terjadi di sektor keuangan publik?

Tentu saja bisa.

Korupsi di sektor keuangan publik meliputi pajak dan anggaran belanja negara. Di sinilah peran BPK dalam mengawal harta negara.

Indriati (2014:31-2) menyebutkan ada korupsi di sektor keuangan publik meliputi pajak dan anggaran belanja negara. Cara korupsi di unit pajak dengan pejabat pajak menerima suap dari perusahaan yang memanipulasi pajak yang harus dibayarkan ke negara jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Cara lain dengan memberikan pengurangan pajak kepada pihak yang memberikan keuntungan kepada pengambil kebijakan. Korupsi inilah yang oleh Schaeffer (2005) dapat mempengaruhi investasi karena berkurangnya kepercayaan investor.

Bila pemerintah mendistribusikan anggaran belanja negara hanya kepada kelompok tertentu saja seperti anggota keluarga, partai politik, dan kroninya, maka jurang kesenjangan akan semakin melebar. Dalam hal ini yang dirugikan adalah mereka yang berada jauh dari akses informasi. Stiglitz (2002) menyebutnya sebagai economic informatics yang kemudian berkembang menjadi asimetri ekonomi.[5] Korupsi menghasilkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Tentunya BPK harus transparan dan informasi mengenai anggaran dan tindak lanjut hasil pemeriksaan harus bisa diakses publik.

Seperti kata Schwenke (2005)[6], dampak yang lebih parah dari korupsi adalah ekonomi yang tidak tumbuh dan demokrasi yang tidak tumbuh kuat karena pembuatan keputusan dikontrol dari atas dan penggunaan sumber publik tersembunyi dari pengawasan publik.

Peran BPK dalam Pengawalan Harta Negara

Sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, peran BPK dapat diuraikan dalam dua hal. Pertama, BPK adalah pemeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara, dari manapun sumbernya. Kedua, BPK harus mengetahui tempat uang negara itu disimpan dan untuk apa uang negara itu digunakan.

BPK adalah lembaga independen, bukan di atas juga bukan di bawah pemerintah. Namun, BPK mempertanggungjawabkan tugasnya kepada DPR karena ia dipilih oleh DPR.

BPK memeriksa seluruh keuangan negara, yang meliputi penerimaan negara – baik berupa pajak dan non pajak, seluruh aset dan utang-piutang negara, penempatan kekayaan negara – serta penggunaan pengeluaran negara. Termasuk lembaga yang berada di bawah tanggung jawab tujuh lembaga negara yang sejajar dengan BPK.

  • Pemerintah pusat,
  • pemerintah daerah,
  • BUMN/BUMD,
  • Lembaga negara lainnya,
  • Bank Indonesia,
  • Badan layanan umum
  • Lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara

Yang dimaksud dengan ”lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” antara lain: badan hukum milik negara, LPS, yayasan yang mendapat fasilitas negara, komisi-komisi yang dibentuk dengan undang-undang (seperti KPK, KPU, KPI, dan sebagainya), serta badan swasta yang menerima dan/atau mengelola uang negara.

Namun demikian, sampai saat ini masih ada lembaga pemerintahan yang tidak sepenuhnya bisa diperiksa oleh BPK, yaitu penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak. Ini terjadi karena UU Perpajakan memang menutup akses BPK pada pemeriksaan penerimaan pajak.

Bagaimana BPK memerika pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara?

  • Meminta keterangan
  • Meminta dan mengecek dokumen
  • Pemeriksaan langsung di lapangan
  • Menggunakan tenaga ahli/tenaga pemeriksa di luar BPK jika diperlukan

BPK Dulu vs. BPK Kini

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, BPK dan Presiden kedudukannya sejajar secara legalitas. Namun, dalam prakteknya BPK berada di bawah kendali presiden. Sejak era reformasi, BPK berdiri sejajar dengan Presiden. Hal ini tentu menguatkan pendapat Johnston (2005)[7] yang mengklasifikasikan korupsi ke dalam empat sindrom: 1) pengaruh pasar (market influence); 2) tiran pejabat negara (official moguls); 3) kartel elit (elite cartel); dan 4) oligarki (oligarch/clan). Dengan model pengklasifikasian ini, ia menyimpulkan Indonesia termasuk negara dengan sindrom korupsi tiran pejabat negara, terutama pada masa pemerintahan dua presiden pertama (1945-1998). Menurut Johnston, setelah Orde Baru tumbang, sindrom korupsi di Indonesia telah bergeser menjadi pengaruh pasar.

Sesuai dengan tuntutan reformasi yang menghendaki penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN menuju tata pemerintahan yang baik (good governance), BPK harus bebas dan mandiri. Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara adalah prasyarat penting untuk menegakkan pemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan landasan utama bagi terciptanya demokrasi politik yang sesungguhnya.

Sebelum reformasi, Presiden dapat saja memerintahkan atau melarang BPK untuk melakukan pemeriksaan agar citra pemerintah terangkat atau mencegah terungkapnya beragam bentuk korupsi yang dilakukan para pejabat negara.

Pada masa Orde Lama, BPK menjadi bagian dari pemerintah. Pada waktu itu, Presiden Soekarno bertindak sebagai Pemeriksa Agung dan berposisi sebagai Pemimpin Besar Revolusi, sementara Ketua BPK berkedudukan sebagai Menteri yang berada di bawah komando Presiden. Di masa Orde Baru pun tak jauh berbeda. BPK direduksi perannya dengan membatasi objek pemeriksaan, cara atau metode pemeriksaaan, maupun isi dan nada laporan pemeriksaaan. Anggaran pemeriksaan pun ditekan sehingga sarana dan prasarana untuk peningkatan mutu kerja dan sumber daya manusia (SDM) BPK pun sangat terbatas.

Laporan akhir BPK di masa Orde Baru harus mendapat persetujuan Sekretariat Negara terlebih dulu sebelum diserahkan kepada parlemen. Konsultasi dengan pemerintah ini dimaksudkan untuk menghilangkan berbagai temuan penyimpangan keuangan negara. Laporan itu pun tidak boleh dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat luas dan akhirnya menjadi sekadar dokumen rahasia negara.

Ketidakefektifan BPK ini pada gilirannya mewariskan budaya korupsi pada generasi berikutnya. Dengan latar belakang tersebut, rangkaian UU yang dilahirkan sesudah era Orde Baru secara tegas menekankan kemandirian BPK. UU tersebut di antaranya: UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK yang meliputi:

  1. Kebebasan dan kemandirian di bidang pemeriksaan (pasal 6 UU No. 15/2004 dan pasal 9 ayat (1) huruf a UU n. 15/2006), yaitu bahwa “Penentuan objek pemeriksaan, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta penyusunan dan penyajian laporan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan mandiri oleh BPK”.
  2. Kebebasan dan kemandirian di bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia, tercermin melalui kewenangan BPK untuk menetapkan tata kerja pelaksanaan BPK dan jabatan fungsional pemeriksa (pasal 34 UU No. 15/2006), yaitu bahwa: “Tata kerja pelaksana BPK serta jabatan fungsional ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah”.
Posisi dan Kekuatan Hukum BPK

Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak sudah pasti akan korup. – Lord Acton

Secara kelembagaan, kedudukan BPK sejajar dengan Presiden. Kesejajaran ini membuat BPK bebas dan mandiri dalam menjalankan perannya demi pemeriksaan yang objektif. Tak ada lembaga atau orang yang berhak mengintervensi, termasuk orang nomor satu di Indonesia.

Posisi BPK sejajar dengan tujuh lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945.

Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pasal 23 ayat (5) UUD memuat amanat: “Untuk memeriksa tanggungjwab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal tersebut menunjukkan bahwa Bapak Pendiri Bangsa menyadari pentingnya BPK dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab.

Dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK mempunyai landasan operasional dalam menjalankan tugasnya. Sejak 2003 setidaknya ada empat UU yang dapat dijadikan landasan hukum dan landasan operasional BPK: UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 / 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; serta terakhir UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK.

Amandemen terhadap UUD 1945 yang ditetapkan pada 10 November 2001 memuat ketetapan yang lebih tegas mengenai posisi BPK dalam Pasal 23E: “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.

Perubahan penting lainnya dalam amandemen tersebut adalah ditambahkannya ketetapan bahwa yang diperiksa BPK bukan saja “tanggung jawab tentang keuangan negara” melainkan juga “pengelolaan keuangan negara”. Dengan demikian fungsi BPK semakin menentukan dalam mengendalikan keuangan negara, karena BPK kini juga wajib memeriksa bagaimana pemerintah dan lembaga negara lainnya mengelola keuangan yang dipercayakan kepada mereka.

Sistem ekonomi pada dasarnya adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Korupsi adalah kejahatan ekonomi berjejaring yang dilakukan dengan kalkulasi dan perencanaan yang cermat dan matang. Untuk itu BPK harus bebas dan mandiri dengan kedudukan yang dijamin oleh UUD 1945.

Dalam struktur negara diperlukan pemerintah yang efektif dan etis untuk mengelola keuangan, sumber daya manusia, sumber daya alam, pembangunan, keamanan, dan kedaulatan negara, serta kesejahteraan rakyat. Namun, tidak kalah penting juga check and balance melalui penguatan pengawasan eksternal yang independen di luar lembaga pemerintahan dan partisipasi warga untuk meminimalisir korupsi di suatu negara. Pada struktur negara, dengan kekuasaan tersentralisir dan birokrasi yang hierarkis tidak ada lagi semangat egalitarian (Indriati, 2014:55).

Di negara modern, anggaran negara harus dapat diakses secara transparan dengan cara diunduh secara online oleh masyarakat. Tujuannya agar alokasi anggaran efisien dan tepat sasaran bagi rakyat yang membutuhkan serta tidak dikorupsi oleh penyelenggara negara yang berkolusi dengan swasta melalui pengadaan barang dan jasa. Dengan model pengelolaan yang transparan, masyarakat akan mengetahui bagaimana penyelenggara negara merancang anggaran, untuk program apa, dengan mekanisme pembuatan kebijakan program seperti apa, dan berapa besaran anggaran yang dibelanjakan (Indriati, 2014:58). Inilah yang membuat BPK menerbitkan IHPS I BPK 2017 dan IHPS II BPK 2016.

Demi transparansi dan akuntabilitas, BPK juga mempunyai aplikasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Siapapun bisa mengakses situs ini secara real time untuk kemudahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan antara BPK dengan lembaga yang diperiksa.

Manfaat Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) antar lain:

  1. Proses monitoring secara real time sehingga meningkatkan kinerja pemantauan Tindak Lanjut (TL);
  2. Meningkatkan partisipasi entitas secara lebih aktif dalam proses pemantauan TL;
  3. Early warning diberikan secara otomatis dan berkala oleh aplikasi sehingga mengurangi risiko pidana karena kelalaian menggunakan TL;
  4. Kelengkapan dokumentasi dan validitas data terjaga serta kemudahan pencarian dokumen TL;
  5. Timbal balik dengan program E-audit.

Dalam berpolitik, dibutuhkan kerendahan hati agar tidak merasa berkuasa dan merasa berhak sehingga berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah seharusnya takut dengan rakyat, bukan sebaliknya. Untuk itulah rakyat harus tahu ke mana uang pajak yang selama ini dibelanjakan oleh pemerintah. Dari sinilah dibutuhkan masyarakat yang cerdas dengan pengetahuan, empati, kebijakan tepat guna dan tepat sasaran, ketegasan tindakan, dan keterbukaan yang melibatkan partisipasi warga.

Mekanisme Pemeriksaan BPK dan Sistem Kerja BPK

Apa cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengukur kinerja BPK? Masyarakat bisa melihatnya dari opini yang dikeluarkan BPK dan jumlah keuangan negara yang terselamatkan dari hasil pemeriksaan BPK.

Berikut adalah grafik perkembangan opini Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) 2012-2016:

Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2012-2016

Pada periode 2013-2015 LKKL yang memperoleh opini WTP cenderung mengalami penurunan dari 75% pada tahun 2013 menjadi 65% pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 kecenderungan tersebut berubah yaitu LKKL yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 84%. Kenaikan opini WTP tersebut diiringi dengan penurunan yang signifikan atas opini WDP, yaitu dari 30% pada tahun 2015 menjadi 9% pada tahun 2016. Sedangkan opini TMP dalam 5 tahun terakhir cenderung berfluktuasi, tetapi masih di bawah 10%.

Seberapa banyak uang negara yang berhasil diselamatkan oleh BPK? Kita bisa melihatnya dari Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK. Grafik di bawah menunjukkan harta negara yang sangat fantastis sebesar Rp 70,19 T. Jika uang tersebut digunakan untuk pengentasan kemiskinan, negeri ini akan semakin makmur.

Hasil Pemantauan TLRHP 2005-2016

 

Jenis pemeriksaan BPK:

  1. pemeriksaan laporan keuangan
  • pemeriksaan untuk menilai kewajaran atas laporan keuangan pemerintah
  • opini
  1. pemeriksaan kinerja

pemeriksaan untuk menilai 3E: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas

  1. pemeriksaan dengan tujuan tertentu

pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

  • Perhitungan kerugian negara
  • Pemeriksaan investigatif

Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan opini mengenai laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai suatu program atau kegiatan entitas berjalan sesuai dengan nilai 3E: ekonomis, efisien, dan efektivitas. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau korupsi, pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lain-lain.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK, keuangan laporan mempunyai empat peringkat bergantung pada kualitas yang mempunyai empat kategori opini, yaitu:

  1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP atau Uniqualified Opinion). Adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan pihak yang diperiksa telah disajikan dengan wajar. Dengan kata lain, pelaporan dinilai telah disusun dengan memuaskan.
  2. Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP atau Qualified Opinion), adalah opini bahwa pada umumnya laporan keuangan telah disajikan secara wajar namun terdapat sejumlah bagian tertentu yang belum memenuhi standard.
  3. Opini Tidak Wajar (TW atau Adverse Opinion), adalah opini bahwa laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan penyusun laporan keuangan tidak mau melakukan perbaikan meski sudah ada koreksi yang diajukan auditor dalam pemeriksaan
  4. Menolak Memberikan Pendapat (atau Tidak Memberikan Pendapat atau Disclaimer Opinion) adalah opini bahwa auditor tidak dapat memberikan kesimpulan atau pendapat atas laporan keuangan, karena berbagai hal, misalnya karena pihak yang diperiksa membatasi ruang lingkup pemeriksaan.

Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa lembaga atau kementrian yang mempunyai predikat opini WTP bebas korupsi karena pertimbangan BPK dalam memberikan opini adalah kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Selama laporan keuangan sesuai SAP, laporan keuangan tersebut bisa mendapat opini WTP. Pemeriksaan tidak mencakup praktik KKN semisal ada proses pengadaan barang dan jasa yang menyimpang dari ketentuan seperti penunjukan langsung pemenang tender yang notabene keluarga sendiri.

Lalu, apa gunanya BPK?

Di sinilah BPK melalukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah pengadaan barang dan jasa tersebut memenuhi nilai 3E? Jika tidak dan BPK menengarai adanya indikasi penyimpangan terhadap aturan, BPK akan melakukan pemeriksaan investigatif.

Pemeriksaan laporan keuangan sejatinya tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya korupsi namun jika ada tanda-tanda kecurangan, BPK akan menyelidiki dan mengungkapnya ke publik.

Masyarakat dan BPK: Hal yang Harus Rakyat Ketahui tentang BPK

Kejujuran itu gratis, sementara ketidakjujuran itu selalu berbayar. – Michael Josephson

Di antara kita pasti ada yang berpikir untuk apa mengerti ini semua? Toh, harta negara juga bukan kita yang menghitung dan laporan bisa dipalsukan. Bagaimana cara kita mengawasi kinerja BPK? Apa pentingnya bagi kita untuk tahu mengenai harta negara?

Dari sinilah perlunya masyarakat mengenal lebih jauh peran BPK sebagai pengawal harta negara. Pemberantasan korupsi tak lepas dari peran masyarakat. Ada kasus seorang pejabat yang punya banyak aset dan barang mewah setelah menjabat tentu mengundang kecurigaan masyarakat. Kecurigaan masyarakat ini mengharuskan masyarakat untuk tahu kepada siapa mereka melapor penggelembungan kekayaan yang tak masuk akal tersebut.

Seperti kata Indriati (2014:115), keberhasilan membangun budaya anti-korupsi di lembaga, organisasi atau korporasi, harus dimulai dari pemimpin dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan perubahan sistem insentif. Sistem yang transparan, dan partisipasi warga merupakan elemen untuk memperkuat daya kontrol terhadap korupsi. Ia juga mengutip pandangan Canetti dalam bukunya Crowds and Power (1984) bahwa kerahasiaan terletak pada inti kekuasaan sementara di negara modern, warga selalu ingin tahu dan sulit menyembunyikan tindakan. Tentunya menghindari korupsi dapat dilakukan dengan menghindari monopoli kekuasaan dan terbuka terhadap partisipasi warga.

Pemimpin seyogyanya membantu masyarakat mencapai tujuan bernegara. Tujuan ini dicapai melalui kebijakan publik dan penganggaran yang transparan. Seperti kata Nye (2008) dalam (Indriati, 2014:105) pemimpin yang efektif memiliki hard power atau transactional power berupa smart power (combined resources) sebagai partner dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pengerahan partisipasi warga termasuk akademisi yang memberi pengetahuan tertentu sebelum mengambil keputusan merupakan upaya smart power.

Sudah saatnya masyarakat tahu dan peduli dengan apa yang dilakukan lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan yang bersih dan kredibel. Masyarakat adalah kekuatan eksternal yang independen di luar trias politica (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) yang menyangga pilar keempat demokrasi, yaitu pers. Hodess (2011)[8] pun mendukung pendapat ini bahwa masyarakat madani dan lembaga swadaya masyarakat yang kuat dan berintegritas membangun budaya anti-korupsi di negaranya dan berperan besar di itngkat internasional memberikan advokasi.

Dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, BPK sebaiknya menyusun UU untuk melindungi dan memberi indesntif kepada peniup peluit (whistle blower) dan kolaborator keadilan (justice collabolator). Peniup peluit adalah orang yang mengungkap kasus korupsi tanpa ada keterlibatan sedangkan kolaborator keadilan adalah orang yang terlibat korupsi kemudian memilih bekerjasama dengan pemerintah untuk membongkar kasus korupsi yang melibatkan dirinya. Karena acapkali sistemik dan infiltratif, kasus korupsi di Indonesia kurang melindungi peniup peluit bahkan turut memenjarakannya. Sudah saatnya Indonesia memiliki hukum layaknya False Claim Act seperti Amerika Serikat guna perlindungan terhadap peniup peluit.[9]

[1] http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html Akses 12 Februari 2018.

[2] Indriati, Etty. 2014. Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik. Jakarta: Gramedia, hlm 6.

[3] Ibid, hlm 3.

[4] Ibid, hlm 2-3.

[5] Ibid. Hlm 8.

[6] Schwenke (2005) dalam Indriati, Etty. 2014. Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik. Jakarta: Gramedia. Hlm 39.

[7] Ibid, hlm 3-4.

[8] Hoddes (2011) dalam Indriati, Etty. 2014. Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik. Jakarta: Gramedia. Hlm 184.

[9] Indriaty, Etty. 2014. Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik. Jakarta: Gramedia. Hlm 88.

 

Referensi:

Indriati, Etty. 2014. Pola dan Akar Korupsi: Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik. Jakarta: Gramedia.

Buku Saku 2017 Mengenal Lebih Dekat BPK

Gambaran Umum

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2017

UNDP. 2017. INdeks Pembangunan Manusia Meningkat Tapi Kesenjangan Masih Tetap Ada. http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html Akses 12 Februari 2018.

Opini WTP Tidak Menjamin Tidak Ada Korupsi